SPI IAIN Ambon Sosialisasi PMK 190 jo 178

Satuan Pengawas Internal (SPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, mensosialisasikan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 190/PMK.05/2012 jo 178/PMK.05/2018, tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaksanaan APBN, yang selama ini menjadi rujukan pengelolaan anggaran di negara, termasuk di IAIN Ambon. Sosialisasi dengan pembicara Auditor SPI IAIN Ambon, Rosna Kurnia, M.Si., digelar di Ruang Aula Rektorat Lt III IAIN Ambon, Rabu, (13/3/3019).
Rektor IAIN Ambon, Dr. Hasbollah Toisuta, dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Mohdar Yanlua, menjelaskan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan kepada seluruh pimpinan di lingkup IAIN Ambon. Sehingga, para pimpinan dapat memahami aturan-aturan mana saja, yang tepat untuk digunakan sebagai landasan dalam membuat laporan pasca kegiatan. Selama ini, akui dia, dalam temuan lembaga audit, baik itu Inspektorat maupun BPK, masih pada kasus yang sama setiap tahunnya. Di mana, laporan yang dibuatkan oleh penyelenggara kegiatan, tidak disertai dengan bukti-bukti fisik perbelanjaan yang kuat. Mulai dari kwitansi belanja, hingga dokumen kegiatan. Padahal, hal-hal tersebut justru sangat penting, untuk dalam pembuatan laporan yang diharapkan oleh para auditor. Sebab itu, ia berharap dengan sangat, agar para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan serius, sehingga ke depan, berbagai temuan pelanggaran yang ada di IAIN Ambon, dapat dibenahi secara total.

Lebih jauh, menurut Rektor, kata Mohdar, pentingnya semua pimpinan memahami dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan dan anggaran, karena selain dalam rangka menghadapi target visitasi dengan nilai Akreditasi A, juga untuk menjemput transformasi alih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Ambon. "Kiranya, lewat sosialisasi ini, akan melahirkan juknis atau pedoman baku bagi IAIN Ambon, untuk penyusunan laporan. Sebab, laporan kegiatan yang berkaitan dengan anggaran itu, sifatnya sangat krusial, yang perlu diseriusi oleh semua pimpinan, mulai dari rektorat, fakultas, program studi, hingga tingkat mahasiswa," tekan Rektor, sembari menambahkan, ke depan semua laporan baik kegiatan maupun anggaran, tidak hanya dipublis di IAIN Ambon secara internal, tapi langsung lewat website, untuk menjawab perkembangan di era digital atau 4.0.0 saat ini.
Sementara itu, Ketua SPI IAIN Ambon, Ismail Kaliky, M.Si, selaku koordinator kegiatan dalam laporannya, menjelaskan, terkait dengan pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan yang dilakukan kemarin, sifatnya sangat penting. "Kami merasa perlu untuk menyelenggarakan sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya PMK RI Nomor 190/PMK.05/2012 jo 178/PMK.05/2018, tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaksanaan APBN, karena berkaca dari pengalaman laporan kita, selama tiga tahun terakhir. Di mana, adanya temuan-temuan baik oleh auditor internal, maupun eksternal, temuannya masih sama. Kesalahan kita masih pada bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan."

Menurut dia, dalam pembuatan laporan kegiatan, rujukan dasarnya kepada PMK tersebut. "Dalam PMK-nya, ada dokumen-dokumen yang harus kita penuhi selama pembuatan laporan. Semua harus berfungsi melakukan tugas dan tanggungjawabnya, baik itu PPK, para bendahara, maupun para pimpinan serta penyelenggara kegiatan." Maksud Ismail, pentingnya melibatkan semua unsur dalam suatu kegiatan, sehingga ketika selesai diadakannya kegiatan atau program tersebut, laporannya langsung dapat disiapkan. "Laporan yang dibuat itu, sehari setelah kegiatan sudah siap, maka itu sangat lebih baik. Siapnya sesuai dengan mandat PMK 190 jo 178 tersebut." Tentu, untuk pembuatan laporan yang baik, dibutuhkan adanya pedoman baku. Sebab itu, lewat sosialisasi ini, seluruh pandangan akan ditampung, termasuk dalam rangka menuju penyiapan petunjuk teknis atau pedoman baku untuk penyusunan laporan anggaran dan kegiatan di lingkup IAIN Ambon. "PMK sudah ada sejak Tahun 2012, dan baru direvisi pada Tahun 2018. Mestinya, kita tidak lagi melakukan kesalahan itu, karena aturan untuk pembuatan laporan anggaran dari satu kegiatan sudah diatur dalam PMK tersebut. Tinggal bagaimana dibuatkan petunjuk teknisnya yang sesuai dengan kebutuhan di kampus ini." Ia lalu mencontohkan, pelanggaran kecil yang kerap dilakukan itu, berupa penyiapan kwitansi HVS dengan materai, yang ditandatangani oleh PPK maupun bendahara. Selama ini, laporannya hanya menggunakan kwitansi biasa. "Padahal, harusnya kwitansi untuk menggunakan materai. Kalau belanja di bawah Rp1 juta, maka digunakan materai 3 ribu, sementara di atas Rp1 juta, menggunakan materai 6 ribu. Hal-hal kecil ini, kadang dianggap sepele, lalu diabaikan. Padahal, justru ini yang kerap menjadi temuan saat pemeriksaan oleh pemeriksa keuangan," rinci Ismail.
Lebih jauh, lanjut Ismail, kegiatan ini juga dalam rangka mendiskusikan pedoman pengelolaan anggaran Tahun Belanja 2019. "Kita juga akan membahas secara bersama mengenai pedoman pengelolaan anggaran Tahun 2019. Sehingga, lewat pedoman itu, semua laporan yang dibuat menyangkut dengan pemakaian anggaran di kampus, merujuk kepada pedoman tersebut. Selanjutnya, pada akhir tahun, kita akan mengevaluasi hasil dari pedoman yang sudah diterapkan, untuk menjadi rujukan penyusunan pedoman serupa di Tahun Anggaran 2020, dan seterusnya," jelas dia, sembari menekankan, kalau semua pemahaman pembuatan laporan sudah selaras, maka tidak mustahil, target akreditasi maupun transformasi IAIN Ambon menjadi UIN, dapat direalisasikan di tahun mendatang. (***)

Dilihat: 221